Ketentuan Ihwal Upah Minimum Di Indonesia Sesuai Pp Nomor 78 Tahun 2015

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015 wacana Pengupahan juga mengatur agak rinci terkena persoalan upah minimum. Menurut PP ini, Gubernur menetapkan Upah minimum sebagai jaring pengaman.

“Upah minimum sebagaimana dimaksud adalah Upah bulanan terendah yang terdiri atas: a. Upah tanpa tuntidakboleh; atau b. Upah pokok termasuk tuntidakboleh tetap,” suara Pasal 41 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan ini menegaskan, bahwa Upah minimum sebagaimana dimaksud spesialuntuk berlaku bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun pada Perusahaan yang bersangkutan.

Sementara Upah bagi Pekerja/Buruh dengan masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih dirundingkan secara bipartit antara Pekerja/Buruh dengan Pengusaha di Perusahaan yang bersangkutan.

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan ini, penetapan Upah minimum sebagaimana dimaksudilakukan setiap tahun berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.

Kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan ini,  adalah standar kebutuhan seorang Pekerja/Buruh lajang untuk sanggup hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 (satu) bulan, yang terdiri atas beberapa komponen jenis kebutuhan hidup.

“Komponen sebagaimana dimaksud dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud ditinjau dalam jangka waktu 5 (lima) tahun,” suara Pasal 43 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan itu.

Peninjauan komponen dan jenis kebutuhan hidup sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Menteri (Tenaga Kerja), dengan mempertimbangkan hasil kajian yang dilaksanakan oleh Dewan Pengupahan Nasional, yang memakai data dan gosip yang bersumber dari forum yang berwenang di bidang statistik.

Adapun enetapan Upah minimum dihitung dengan memakai formula perhitungan Upah minimum, yaitu: UMn = UMt + {UMt x (Inflasit + % ∆ PDBt)}

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan ini juga menegaskan, Gubernur wajib menetapkan Upah minimum provinsi, yang dihitung berdasarkan formula perhitungan Upah minimum sebagaimana dimaksud.

Dalam hal sudah dilakukan peninjauan kebutuhan hidup layak sebagaimana dimaksud, gubernur menetapkan Upah minimum provinsi dengan memperhatikan rekomendasi dewan pengupahan provinsi.

“Rekomendasi dewan pengupahan provinsi sebagaimana dimaksud didasarkan pada hasil peninjauan kebutuhan hidup layak yang komponen dan jenisnya diputuskan oleh Menteri dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi,” suara Pasal 45 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan tersebut.

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan ini juga sebut, bahwa Gubernur sanggup menetapkan Upah minimum kabupaten/kota, yang nilainya harus lebih besar dari Upah minimum provinsi di provinsi.

Upah Minimum Sektoral

Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan P ini juga menegaskan, Gubernur sanggup menetapkan Upah minimum sektoral provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan hasil komitmen asosiasi pengusaha dengan serikat pekerja/serikat buruh pada sektor yang bersangkutan.

Penetapan Upah minimum sektoral sebagaimana dimaksud, berdasarkan PP ini, dilakukan sehabis menerima masukan dan pertimbangan terkena sektor unggulan dari dewan pengupahan provinsi atau dewan pengupahan kabupaten/kota sesuai dengan kiprah dan kewenangannya. Selain itu, Upah minimum sektoral juga harus lebih besar dari Upah minimum kabupaten/kota di kabupaten/kota yang bersangkutan.

“Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” suara Pasal 66 Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2015  perihal Pengupahan yang sudah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly pada tanggal 23 Oktober 2015 itu. 

Sumber: setkab.go.id/

loading...

Share this post