Petunjuk Teknis (Juknis) Bos 2016
pertolongan Operasional sekolah atau BOS ialah agenda pemerintah untuk penyediaan pendanaan biaya operasi non personalia bagi satuan pendidikan dasar sebagai pelaksana agenda wajib belajar. Namun demikian, ada beberapa jenis pembiayaan investasi dan personalia yang diperbolehkan didanai dengan dana BOS.
Adapaun Samasukan Penerima DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS (JUKNIS) BOS 2016 adalah sekolah negeri maupun swasta.
Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan Draf
Dihitung menurut jumlah peserta didik dengan besar satuan biaya:
Tingkat SD : Rp 800.000,-/siswa/tahun;
Tingkat SMP : Rp 1.000.000,-/siswa/tahun;
Untuk sekolah di tempat khusus dengan jumlah peserta didik kurang dari 60 siswa, akan menerima alokasi sebanyak 60 siswa
 |
Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016 |
Pengecualian Kebijakan Sekolah Kecil
1. Sekolah swasta dengan iuran mahal; atau
2. Sekolah swasta yang izin operasionalnya kurang dari 3 tahun; atau
3. Sekolah yang tidak diminati oleh masyarakat sekitar alasannya yaitu tidak berkembang; atau
4. Sekolah yang membatasi jumlah siswa untuk memperoleh kebijakan khusus BOS; atau
5. Sekolah swasta yang tidak bersedia mendapatkan kebijakan alokasi minimal.
 |
Alokasi DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016 (2)
Kewajiban Bagi Sekolah Kecil Penerima Alokasi Minimal
1. Harus memberikan isu jumlah dana BOS yang diterima secara tertulis kepada orang renta siswa dan di papan pengumuman;
2. Mempertanggungjawabankan dana BOS sesuai jumlah yang diterima;
3. Membebaskan iuran/pungutan dari orang renta siswa.
Mekanisme Kebijakan Sekolah Kecil dalam Draf
1. Tim BOS Kab/Kota memverifikasi sekolah yang sesuai kriteria/syarat;
2. Tim BOS Kab/Kota merekomendasikan dan mengusulkan kepada Tim BOS Provinsi;
3. Tim BOS Provinsi tetapkan alokasi sekolah kecil menurut rekomendasi tersebut. Tim BOS Provinsi juga berhak menolak rekomendasi bila tidak sesuai kriteria yang sudah ditentukan.
Jadwal Pengambilan Data Untuk Penetapan Jumlah siswa akseptor dana BOS 2016
1) Triwulan 1 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Desember tahun sebelumnya;
2) Triwulan 2 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Maret;
3) Triwulan 3 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 1 Juni;
4) Triwulan 4 berdasarkan Dapodikdasmen tanggal 21 September.
 |
Tahapan BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016 |
Waktu Penyaluran DANA BOS 2016 berdasarkan Draf
1. Tiap 3 bulan (periode triwulan), yaitu periode Januari-Maret, April-Juni, Juli-September dan Oktober-Desember;
2. Bagi wilayah terpencil dimana proses pengambilan dananya mengalami kendala atau perlu biaya yang mahal, penyaluran dilakukan tiap 6 bulan (periode semesteran), yaitu Januari-Juni dan Juli-Desember.
Penyaluran dari RKUN Ke RKUD DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016
1. Triwulan 1 dan Semester 1, paling lambat pada ahad ketiga di bulan Januari;
2. Triwulan 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada pertama bulan April;
3. Triwulan 3 dan Semester 2, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada pertama bulan Juli;
4. Triwulan 4, paling lambat 7 (tujuh) hari kerja pada pertama bulan Oktober.
Penyaluran Dana Ke Rekening Sekolah: BUD harus menyalurkan dana BOS ke rekening sekolah paling lambat 7 hari kerja sehabis dana diterima di RKUD.
Ketentuan Pengambilan DANA BOS 2016 berdasarkan Draf
1. Dana BOS harus diterima utuh oleh sekolah;
2. Pengambilan dana BOS dilakukan oleh bendahara sekolah atas persetujuan Kepala Sekolah, dan dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku;
3. Dana BOS tidak harus habis dipergunakan pada periode berjalan, tapi dipakai sesuai kebutuhan yang tertuang dalam RKAS
Ketentuan Lainya bagi Sekolah Penerim DANA BOS 2016 berdasarkan Draf JUKNIS BOS 2016
1. Semua negeri dihentikan melaksanakan pungutan kepada orang tua/wali siswa;
2. Sekolah swasta yang mengambil iuran harus mengikuti Permendikbud No 44 Thn 2012 wacana Pungutan dan Sumbangan Biaya Pendidikan pada Satuan Pendidikan Dasar;
3. Sekolah sanggup mendapatkan sumbangan yang bersifat sukarela dari masyarakat dan orang tua/wali siswa yang mampu;
4. Pemda harus mengendalikan dan mengawasi pungutan dan sumbangan yang diterima sekolah semoga mengikuti prinsip nirlaba dan dikelola secara transparan dan akuntabel;
5. Menteri dan Kepala Daerah sanggup membatalkan pungutan yang dilakukan sekolah apabila sekolah melanggar peraturan perundang-undangan dan dinilai meresahkan masyarakat.
Penggunaan Dana BOS 2016 berdasrkan Draf
1. Pengembangan Perpustakaan
a) Prioritas utama yaitu membeli buku teks pelajaran sesuai kurikulum yang dipakai sekolah, baik pembelian buku yang baru, mengganti yang rusak, dan membeli belum sempurnanya semoga tercukupi rasio satu siswa satu buku. Buku teks yang dibeli yaitu yang sudah dinilai dan diputuskan HET-nya oleh Kemdikbud;
b) Membeli buku pengayaan dan rujukan untuk memenuhi SPM;
c) Langganan koran, majalah/publikasi bersiklus yang terkait pendidikan (offline/online);
d) Pemeliharaan buku/koleksi perpustakaan;
e) Peningkatan kompetensi pustakawan;
f) Pengembangan database perpustakaan;
g) Pemeliharaan perabot perpustakaan;
h) Pemeliharaan & pembelian AC perpustakaan;
i) Biaya untuk pengembangan perpustakaan minimal 5% dari anggaran operasi sekolah
2. Kegiatan PPDB
a) Semua jenis pengeluaran dlm rangka PPDB;
b) Semua jenis pengeluaran dalam rangka pendataan Dapodikdasmen, yaitu:
c) Penggandaan formulir Dapodikdasmen;
d) Biaya pemasukan, validasi, update dan pengiriman data. Yang sanggup dibayarkan untuk aktivitas ini adalah:
Bahan habis pakai (ATK);
Sewa internet (warnet), upload data secara online tidak sanggup dilakukan di sekolah;
Biaya transportasi, apabila upload data secara online tidak sanggup dilakukan di sekolah;
Honor operator Dapodikdasmen.
Kebijakan pembayaran gaji untuk petugas pendataan di sekolah yaitu sebagai diberikut:
1) Kegiatan pendataan Dapodikdasmen diusahakan untuk dikerjakan oleh tenaga manajemen yang ada di sekolah, sehingga sekolah tidak perlu menganggarkan biaya suplemen untuk pembayaran gaji bulanan
2) Apabila tidak ada tenaga manajemen yang berkompeten, sekolah sanggup menugaskan tenaga operator lepas (outsourcing) yang dibayar sesuai dengan waktu pekerjaan (tidak dibayarkan gaji rutin bulanan);
3) Standar gaji operator Dapodikdasmen mengikuti standar biaya, atau ketentuan dan kewajaran yang berlaku di tempat sesuai dengan beban kerja;
e) Pembuatan spanduk sekolah bebas pungutan
3. Pembelajaran dan Ekstrakurikuler
a) Membeli alat peraga IPA yang dibutuhkan sekolah untuk memenuhi SPM di tingkat SD;
b) Mendukung penyelenggaraan PAKEM di SD;
c) Mendukung penyelenggaraan Pembelajaran Kontekstual di SMP;
d) Pengembangan pendidikan karakter/ penumbuhan akal pekerti;
e) Pembelajaran remedial dan pengayaan;
f) Pemantapan persiapan ujian;
g) Olahraga, kesenian, karya ilmiah remaja, pramuka dan palang merah remaja;
h) Usaha Kesehatan Sekolah (UKS);
i) Pendidikan dan pengembangan sekolah sehat, aman, ramah anak dan sangat bahagia;
j) Biaya lomba yang tidak didanai pemerintah/ pemda (termasuk untuk biaya pendaftaran, transportasi dan akomodasi);
k) Honor mengajar suplemen di luar jam/ kewajiban mengajar dan transportnya.
4. Ulangan dan Ujian
a) Biaya ulangan harian/tengah semester/akhir semester/kenaikan kelas dan ujian sekolah;
b) Komponen yang sanggup dibayarkan adalah:
c) Fotocopy/penggandaan soal;
d) Fotocopy laporan hasil ujian untuk disampaikan kepada Kepala Sekolah, serta ke Dinas Pendidikan dan orang tua/wali;
e) Biaya transport pengawas ujian yang ditugaskan di luar sekolah tempat mengajar, dan tidak didanai Pemerintah/Pemda.
5. Pembelian Bahan Habis Pakai
a) Buku tulis, kapur tulis, pensil, spidol, kertas, materi praktikum, buku induk peserta didik, buku inventaris;
b) Alat tulis kantor (termasuk tinta printer, CD dan flash disk);
c) Minuman dan masakan enteng untuk kebutuhan sehari-hari di sekolah;
d) Pengadaan sparepart alat kantor;
e) Alat-alat kemembersihkanan dan alat listrik.
6. Langganan Daya dan Jasa
a) Langganan listrik, air, dan telepon (termasuk pasang instalasi gres bila ada jaenteng);
b) Langganan internet pasca/pra bayar, baik dengan fixed modem maupun mobile modem (termasuk pasang gres bila ada jaenteng). Batas terbaik pembelian paket/voucher mobile modem sebesar Rp. 250.000/bulan, sedangkan biaya langganan dengan fixed modem sesuai dengan kebutuhan sekolah
c) Membeli genset atau jenis lainnya yang lebih cocok di tempat tertentu kalau di sekolah tidak ada jaenteng listrik (termasuk perlengkapan pendukungnya
7. Perawatan/Rehab dan Sanitasi
a) Pengecatan, perbaikan atap bocor, perbaikan pintu dan jendela;
b) Perbaikan mebeler;
c) Perbaikan sanitasi sekolah (kamar mandi dan WC) untuk menjamin kamar mandi dan WC siswa berfungsi dengan baik;
d) Perbaikan terusan pemmembuangan dan terusan air hujan;
e) Perbaikan lantai ubin/keramik dan perawatan fasilitas sekolah lainnya.
8. Pembayaran Honor Bulanan
a) Guru honorer (spesialuntuk untuk memenuhi SPM);
b) Tenaga administrasi;
c) Pegawai perpustakaan;
d) Penjaga Sekolah;
e) Petugas satpam;
f) Petugas kemembersihkanan;
g) Batas maksimum pembayar gaji bulanan sekolah negeri yaitu 15%.
h) Pengangkatan tenaga gaji gres harus sanggup pertimbangan dan persetujuan kab/kota
9. Pengembangan Profesi G/TK
a) Kegiatan KKG/MGMP atau KKKS/MKKS. Sekolah yang menerima hibah/block grant pengembangan KKG/MGMP atau sejenisnya pada tahun anggaran yang sama spesialuntuk boleh memakai dana BOS untuk transport aktivitas bila tidak disediakan;
b) Menghadiri seminar peningkatan mutu guru dan tenaga kependidikan (biaya registrasi dan fasilitas apabila seminar diadakan di luar satuan pendidikan);
c) Mengadakan workshop peningkatan mutu. Biaya yang sanggup dibayarkan yaitu fotocopy, serta konsumsi peserta workshop yang diadakan di sekolah dan biaya nara sumber dari luar sekolah dengan mengikuti standar biaya umum (SBU) daerah;
d) Dana BOS tidak boleh dipakai untuk biaya aktivitas yang sama yang sudah didanai oleh pemerintah/pemda.
10. Memmenolong Siswa Miskin
a) Hanya bagi siswa miskin yang tidak mendapatkan menolongan sejenis dari sumber lainnya, contohnya PIP.
b) Membeli alat transportasi sederhana bagi siswa miskin yang mengalami kesusahan transportasi ke sekolah (misalnya sepeda, bahtera penyeberangan), dimana barang yang dibeli tersebut harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
11. Pengelolaan Sekolah
a) Penggandaan laporan dan surat-menyurat;
b) Insentif bagi tim penyusun laporan BOS;
c) Biaya transportasi dalam rangka mengambil dana BOS di Bank/Kantor Pos;
d) Transportasi dalam rangka koordinasi dan pelaporan ke Dinas Pendidikan Kab/Kota;
e) Biaya pertemuan dalam rangka penyusunan RPS/RKT/RKAS, kecuali untuk pembayaran honor.
12. Pembelian dan Perawatan Komputer
a) Membeli/memperbaiki komputer desktop/ work station. Maksimum pembelian bagi SD 4 unit/tahun dan Sekolah Menengah Pertama 7 unit/tahun;
b) Membeli/memperbaiki printer atau printer plus scanner. Maksimum pembelian yaitu 1 unit/tahun;
c) Membeli/memperbaiki laptop. Jumlah maksimum pembelian yaitu 1 unit/tahun dengan harga maksimum Rp. 6 juta;
d) Membeli/memperbaiki proyektor. Jumlah maksimum yang sanggup dibeli yaitu 1 unit/ tahun dengan harga maksimum Rp. 5 juta;
e) Ketentuan pembelian:
f) Harus dibeli di toko resmi;
g) Proses pengadaan barang mengikuti peraturan yang berlaku;
h) Peralatan harus dicatat sebagai inventaris sekolah.
13. Biaya Lainnya
a) Peralatan pendidikan yang mendukung kurikulum yang diberlakukan Pemerintah;
b) Mesin ketik;
c) Peralatan UKS dan obat-obatan;
d) Pembelian meja dan dingklik peserta didik/ guru, kalau yang ada sudah tidak berfungsi atau jumlahnya kurang;
e) Penanggulangan imbas darurat bencana, khusus selama masa tanggap darurat.
f) Bunga Bank/Jasa Giro akhir adanya dana di rekening sekolah menjadi milik sekolah dan dipakai untuk keperluan sekolah (Surat Edaran Ditjen Perbendaharaan Nomor: S-5965/PB/2010 tanggal 10 Agustus 2010 wacana Pemanfaatan Bunga Bank yang berasal dari Dana BOS di rekening satuan pendidikan).
Larangan Penggunaan DANA BOS 2016 berdasarkan Draf PETUNJUK TEKNIS BOS 2016 sama dengan tahun sebelumnya spesialuntuk dimenambahkan penegasan larangan membayar honorarium kepada guru dan tenaga kependidikan atas tugas/kegiatan yang sudah ialah kiprah pokok dan fungsi yang sudah diatur dalam peraturan perundangan yang berlaku, termasuk pembayaran honorarium bagi panitia untuk kegiatan-kegiatan yang sudah menjadi tupoksi satuan pendidikan/guru.
loading...
0 Response to "Petunjuk Teknis (Juknis) Bos 2016"
Posting Komentar