Usulan Moratorium Un Ditolak Alias Tidak Disetujui ????
 |
| JK: ajuan moratorium UN ditolak alias tidak disetujui |
Betulkan usulan moratorium UN ditolak alias tidak disetujui, Berikut ini informasinya yang dirilis republika. Usulan moratorium Ujian Nasional (UN) hasilnya kandas. Dalam sidang kabinet paripurna yang digelar siang ini di kantor Presiden, pemerintah meminta ajuan moratorium tersebut dikaji ulang.
"Ya, hasilnya ajuan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kllah di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).
JK menerangkan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan dan juga pemerataan pendidikan di setiap tempat di Indonesia. UN sanggup menjadi teladan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.
"Oya itu, masih dibutuhkan. Butuh perjuangan keras untuk meningkatkan mutu termasuk pemerataannya dan segala macam upaya di situ dan evaluasinya. Tanpa ujian nasional bagaimana bisa mendorong bahwa kita pada tingkat berapa, dan apa acuannya untuk mengetahui bahwa dari ini lalu nanti tanpa ujian nasional," katanya.
Jk mengatakan, pemerintah meminta dilakukan kajian dan penilaian sehingga ujian nasional sanggup lebih efektif. Menurut JK, ujian nasional masih diterapkan di hampir tiruana negara di ASIA. Tanpa diterapkannya ujian nasional, maka akan menghipnotis daya saing generasi muda dikala ini.
"Di ASEAN tiruananya Cina, India, Korea, cuma Jepang saja spesialuntuk ujian masuk akademi tinggi, yang lainnya ujian nasional tiruana dengan ketat. Tanpa ujian nasional daya saing kita akan semangat bawah umur berguru itu berkurang. Kaprikornus ajuan tadi tidak diterima, tapi disuruh kaji dan secara perbandingan lebih dalam lagi untuk memperbaiki mutu," ungkapnya.
Sebelumnya Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyampaikan, pemerintah secara rutin melaksanakan pemetaan terhadap sekolah-sekolah negeri untuk mencari tahu penyebab dari masih rendahnya kualitas sekolah dan anakdidik-anakdidik yang dihasilkan sekolah tersebut. Kegiatan tersebut menghabiskan anggaran negara sebesar Rp 500 miliar setiap tahun demi menghasilkan peta kelemahan kualitas dari sistem pendidikan nasional.
"Kita tidakboleh terus menerus memetakan dengan anggaran sebesar Rp 500 miliar setiap tahun. Setengah triliun rupiah untuk memetakan terus, tetapi kita tidak pernah membenahinya secara sistemik," ujar ia lagi.
Sebaiknya, kata Muhadjir, dana tersebut dialokasikan untuk membenahi sekolah dan bangunan sekolah di seluruh Indonesia, sehingga tidak terjadi pemborosan anggaran negara untuk acara yang tidak produktif. Menurut dia, justru dana tersebut bisa dialokasikan pada acara peningkatan kualitas dalam pembuatan soal-soal ujian.
Bahkan sebenarnya, ungkapnya lagi, dana tersebut bisa disimpan untuk acara produktif lainnya. Sementara dana untuk pembuatan soal, bisa diperoleh dari dana tempat yang selama ini diperuntukkan bagi para guru yang bekerja membuat soal-soal ujian.
Tanggapan Mendikbud.
Sementara itu. Menurut Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Muhadjir Effendy, Presiden Joko Widodo (Jokowi) belum memutuskan ajuan moratorium Ujian Nasional (UN) dalam rapat terbatas (ratas) yang digelar pada Rabu (7/12). "Dalam Rapat kabinet paripurna tadi belum diputuskan," kata ia di Jakarta.
Muhadjir menyebut, ratas tersebut juga belum memutuskan apakah UN akan tetap terselenggara pada 2017 atau tidak. Sehingga, ia belum bisa memutuskan kapan pelaksanaan ujian sekolah berstandar nasional (USBN) atau evalusi pengganti UN terlaksana.
Mantan rektor Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) itu meminta, tiruana pihak bersabar. Kendati, ia tidak menampik banyak orang renta anakdidik yang was-was alasannya yakni menyangkut persiapan UN untuk anaknya.
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji ajuan moratorium UN. "Ya, hasilnya ajuan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).
Sebelumnya, Wapres Jusuf Kalla menuturkan, pemerintah masih mengkaji ajuan moratorium UN. "Ya, hasilnya ajuan moratorium itu tidak disetujui, tapi disuruh kaji ulang," kata Wapres Jufus Kalla di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Rabu (7/12).
Wapres beralasan, UN masih diharapkan negara untuk meningkatkan mutu pendidikan. JK menilai, UN sanggup menjadi teladan bagi pemerintah untuk meningkatkan kemampuan para siswa di seluruh Indonesia.
loading...
0 Response to "Usulan Moratorium Un Ditolak Alias Tidak Disetujui ????"
Posting Komentar